0
0
Awal pekan pertama 2026 dibuka dengan kombinasi kabar ekonomi dan isu hukum yang menggambarkan situasi Indonesia yang bergerak cepat, tetapi juga penuh tekanan. Data ekonomi menunjukkan inflasi menguat dan surplus perdagangan mengecil. Sementara di ranah hukum dan politik, perhatian publik terseret pada kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat pendidikan serta sorotan terhadap ruang kebebasan sipil seiring implementasi aturan baru.
Berikut rangkuman berita utama yang ramai pada Senin, 5 Januari 2026.
Inflasi Desember naik ke level tertinggi 20 bulan
Laju inflasi Indonesia pada Desember 2025 dilaporkan meningkat ke sekitar 2,92%, menjadi level tertinggi dalam 20 bulan terakhir. Kenaikan disebut dipicu oleh harga emas dan pangan yang lebih tinggi, serta gangguan akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra bagian utara. Meski naik, inflasi masih berada dalam kisaran target bank sentral.
Kondisi ini memberi sinyal ganda ke pasar: daya beli tetap menjadi isu penting, sementara kebijakan moneter berpeluang tetap berhati-hati agar pemulihan ekonomi tidak terganggu.
Surplus dagang melemah karena ekspor turun
Di waktu yang sama, Indonesia mencatat surplus perdagangan yang lebih kecil dari perkiraan analis. Ekspor melemah—terutama dari komoditas seperti batubara, nikel, dan tembaga—sementara impor cenderung naik tipis. Pasar membaca tren ini sebagai indikasi bahwa pergerakan harga komoditas global dan permintaan luar negeri masih menentukan napas neraca perdagangan Indonesia.
Jika tren impor yang lebih cepat dibanding ekspor berlanjut, surplus dagang bisa makin mengecil pada awal 2026.
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim didakwa terkait pengadaan Chromebook
Isu yang paling menyita perhatian hari ini datang dari ranah penegakan hukum. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dilaporkan menghadapi dakwaan korupsi terkait pengadaan Chromebook dan perangkat lunak untuk sekolah saat masa pandemi, dengan dugaan kerugian negara mencapai ratusan juta dolar AS. Tim kuasa hukum Nadiem membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bukti yang dipakai lemah.
Kasus ini kembali membuka diskusi publik: apakah pengadaan teknologi pendidikan benar-benar menyesuaikan kebutuhan daerah, terutama soal akses internet, serta bagaimana proses tender dikawal agar tidak mengunci persaingan.
KUHP baru mulai berlaku, kebebasan sipil kembali diperdebatkan
Di awal Januari 2026, Indonesia juga mulai memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru yang menggantikan peninggalan kolonial. Sejumlah pasal—termasuk yang menyangkut ekspresi politik dan urusan privat—kembali memicu perdebatan soal kebebasan sipil dan potensi penyalahgunaan.
Pemerintah menyebut aturan baru ini sebagai pembaruan sistem hukum nasional. Namun kelompok HAM menilai perlu ada pengawasan ketat agar penerapannya tidak menekan demokrasi.
Intimidasi terhadap kritikus pemerintah disorot
Di tengah situasi pascabencana Sumatra, sejumlah aktivis dan pengkritik pemerintah dilaporkan mendapat ancaman dan intimidasi. Isu ini menambah daftar kekhawatiran tentang menyempitnya ruang sipil dan meningkatnya tekanan terhadap suara kritis di ruang publik.
